Polusi udara yang melanda Kota Jakarta, yang disebut-sebut karena banyaknya PLTU di provinsi tetangga. Apa Jakarta hanya bisa pasrah saja? Sebenarnya ada program pemerintah yang bisa diutak-atik. Yakni program pensiun dini PLTU batu bara.
Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan rencana pensiun dini PLTU batu bara dalam pameran industri Hannover Messe di Jerman pada 15 April 2023 lalu. Dengan program tersebut, pemerintah akan mempensiunkan dini PLTU batu bara pada 2050.
Artinya, dengan program ini, pemerintah yang sedng menurunkan emisi karbon akan melakukan pensiun dini PLTU batu bara untuk mencapai target netral karbon atau net zero emision (NZE) pada tahun 2060. kebijakan ini sebagai upaya besar untuk menerapkan energi bersih.
Konkretnyam jika ada PLTU memiliki masa beroperasi selama 24 tahun. Jadi masa berlaku PLTU bisa dikurangi menjai 15 tahun saja. Karena semakin cepat PLTU pensiun maka emisi karbon bisa dilakukan secepatnya.
Walaupun yang disampaikan Presiden Jokowi, kebijakan ini menyasar PLTU yang sudah tua usianya. Masuk dalam radar ini adalah PLTU Suralaya di Cilegon, Provinsi Banten. PLTU ini dengan kapasitas pembangkit 1,6 gigawatt .
Satu lagi PLTU batu bara yang tua adalah PLTU Paiton yang terletak di Proboliggo, Jawa Timur dengan kasitas satu giga watt . Program pensiun dini akan dibayarkan untuk mempercepat masa pensiun. Masa pensiun bisa dipercepat penghentiannya.
Tetapi jangan khawatir, program pensiun dini harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru.
Sejalan dengan bosnya, Menkeu Sri Mulyani pun mengungkapkan soal program memensiunkan dini PLTU batu bara. Dia menjabarkan soal kebijakan PLTU ini saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023.
Dalam kegiatan itu, ia menghadiri diskusi mengenai Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang yang mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), dan para pejabat pemerintah terkait.
Namun ternyata, anggaran dari kebijakan pensiun dini PLTU batu bara tidak kecil. Itulah kiranya kebijakan ini belum berjalan atau belum mencoba mempersiapkan PLTU untuk pensiun dini.
Ternyata, kebutuhan anggaran hingga Rp 3.500 triliun untuk mempensiunkan seluruh PLTU batu bara yang ada saat ini. Kebutuhan ini menurutnya tidak bisa didanai sendiri, melainkan butuh dukungan internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pemerintah setidaknya butuh anggaran hingga US$ 30 miliar atau Rp 428,4 triliun (kurs Rp 14.280 per US$) untuk merealisasikannya dalam beberapa tahun ke depan.Namun angka ini bukan hanya untuk satu PLTU tetapi beberapa PLTU yang tersebar di berbagai daerah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)