Siapapun presiden terpilih nanti, salah satu tugas beratnya adalah mengurusi orang-orang miskin di Indonesia, yang jumlahnya masih puluhan juta.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin mencapai 9,36% atau mencapai 25,9 juta orang.
Dalam laporannya, jumlah penduduk miskin ini turun 460.000 jiwa terhadap September 2022 dan kemudian, turun 260.000 jiwa terhadap Maret 2022.
Masalahnya, data BPS masih diragukan. Direktur Ekonomi Digital dan ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, angka-angka statistik yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, mengalami “penyesuaian”.
“Penurunan kemiskinan saat ini “disesuaikan” dengan kebutuhan pemerintah,” katanya kepada Inilah.com.
Huda menyinggung soal kemiskinan di perdesaan yang masih cukup tinggi. Kemiskinan ekstrem yang belum terselesaikan, bahkan penggunaan data yang tidak disamakan dengan level negara lain sebagai beberapa indikator tingkat kemiskinan di Indonesia adalah masalah besar.
“Masalah tersebut tidak langsung diselesaikan dengan adanya penggantian pimpinan negara. Butuh proses yang cukup panjang,” ungkapnya.
“Jadi pemimpin selanjutnya harus menggunakan indikator yang sesuai dimana menggambarkan kemiskinan yang sebenarnya. Baru menyelesaikan inclusion dan exclusion error,” sambungnya.
Masalah lain yang perlu dicermati oleh calon pemimpin negeri ini, masih berdasarkan data BPS, ketimpangan yang diukur dari gini ratio justru naik. Data BPS menunjukkan, pada Maret 2023 gini ratio sebesar 0,388.
Gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi pula ketimpangan di suatu wilayah.
Gini ratio di Indonesia pada Maret 2023 tersebut, naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Naiknya tingkat ketimpangan itu bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi di mana pada September 2019, Gini ratio mencapai 0,380.
Masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia yang mencapai 0,388 per Maret 2023 tersebut, semakin jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam RPJMN 2024, yang mengharapkan gini ratio Indonesia turun menjadi 0,374.
Meningkatnya angka ketimpangan di Indonesia, disebabkan belum meratanya pertumbuhan ekonomi pada lapisan masyarakat.
Hal inilah yang menurut Huda, bakal jadi tantangan besar presiden pengganti Jokowi nanti. Kompleksitas persoalan kemiskinan, tak bisa hanya dirapihkan dengan barisan tulisan angka statistik dalam laporan, dan penyaluran bansos di lapangan.
Adu Gagasan Program Antimiskin
Bagi Ganjar-Mahfud, kemiskinan jadi salah satu akar persoalan yang ingin dibereskan. Image Ganjar yang dekat dan melekat dengan wong cilik, jadi satu modal penting bahwa capres nomor urut 03 ini, tak akan meninggalkan rakyat.
“Kami berkomitmen untuk menekan tingkat kemiskinan menjadi 2,5% dan kemiskinan ektrem 0%,” kata Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Novi Basuki kepada Inilah.com.
Namun, semua sepakat bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan instan simsalabim beres. TPN, punya strategi jangka pendek, juga butuh strategi jangka panjang.
“Untuk jangka pendeknya, kami akan tetap memberikan Program Keluarga Harapan (PKH). Penerimanya pun akan ditambah dari 10 juta ke 15 juta,” ungkapnya.
Tentu, pemberian PKH ini adalah ibarat memberikan ikan. Sulit untuk menyikat habis akar kemiskinan. Terlebih, karena kacaunya data.”Di lapangan kerap kita jumpai pemberian PKH yang tidak tepat sasaran. Makanya, supaya data tidak semrawut, kami siapkan program KTP Sakti sebagai database sapu jagat,” tegasnya.
Dana Abadi Kesejahteraan Sosial jadi andalan Ganjar-Mahfud mengentaskan kemiskinan dalam negeri.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga concern dan percaya, pendidikan jadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan
“Tak ada cara yang lebih efektif untuk memberantas kemiskinan selain pendidikan. Kami programkan pendidikan gratis Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Wajib Pendidikan 12 Tahun Tanpa Biaya,” tandasnya.
Lulusan sekolah biasanya punya dua pilihan: bekerja atau jadi pengusaha. Untuk yang ingin bekerja, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk ciptakan 17 juta lapangan kerja tiap tahunnya. Untuk yang ingin menjadi pengusaha, iklim usaha akan dijamin dengan kepastian hukum.
Setiap negara pasti menginginkan rakyatnya hidup makmur, sejahtera, terpenuhi semua sandang pangan papan. Jika masih ada kemiskinan, maka berarti masih panjang perjuangan untuk menunaikan cita-cita kemerdekaan.
“Jadi bagi TKN Prabowo-Gibran, soal kemiskinan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dicarikan solusinya, miskin karena apa,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Viva Yoga Mauladi kepada Inilah.com
TKN Prabowo-Gibran membuat program-program yang nyata disamping melanjutkan dan menyempurnakan program. Di samping memberikan dan meningkatkan bantuan subsidi yang sudah ada.
“Yang ingin kita jalankan adalah sebuah program yang dapat untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi dan semangat perjuangan dari kaum dhuafa karena itu menjadi tugas dari negara agar seluruh masyarakat dapat hidup nyaman, bahagia dan terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan,” ungkap Politisi PAN tersebut.
Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Iwan Tarigan menekankan tugas pertama AMIN jika terpilih, adalah mereview kebijakan infrastruktur.
“Jadi memang seandainya AMIN terpilih jadi presiden, jadi anggaran-anggaran APBN itu surplusnya untuk pertumbuhan ekonomi, bukan pada infrastruktur seperti sekarang yang infrastruktur ugal-ugalan ya,” katanya kepada Inilah.com.
Infrastruktur sekarang dinilai ugal-ugalan pada pembuatan proyek-proyek baru yang fungsi dan hasilnya untuk pertumbuhan ekonomi sangat kecil, malah beban ekonomi dengan utang yang sudah hampir Rp8.000 triliun itu kan menambah kemiskinan baru.
“Bayangkan bunganya saja satu hari itu Rp1 triliun, satu hari. Bayangkan satu hari itu bisa bangun berapa puskesmas,” terangnya.
Timnas AMIN mendorong pertumbuhan ekonomi secara simultan dengan mendorong UMKM bersaing.”Jadi bayangkan ekonomi itu mirip dengan rumah tangga. Pendapatan APBN kita itu sekarang (pengeluran) Rp3.300, tapi pendapatan kita Rp2.500, berarti ada gap Rp800 triliun kan ya. Bayangkan berat kan?” keluhnya.
“Jadi kalau defisit begitu, sebenarnya itu juga ditambal dengan utang kayak pinjol (pinjaman online), jadi gajinya itu sudah enggak fokus lagi bekerja,” sambungnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)