Konflik yang terjadi di smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) beberapa waktu lalu, disorot oleh DPR. Peristiwa yang menewaskan tiga orang pekerja ini dinilai sebagai akibat dari sikap pemerintah yang abai terhadap nasib buruh lokal namun pro terhadap pengusaha atau investor.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah menindak tegas peristiwa ini, jangan sampai ada kesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. “Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Menurutnya, akar masalah yang memicu mogok kerja sehingga berbuntut bentrok antar kelompok pekerja, karena ketidakadilan upah dan K3. Mulyanto menegaskan, seharusnya pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan, bisa saja memaksa pihak PT GNI untuk membuka semua data operasional perusahaan.
“Dan ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja. Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran ‘pengaturan’ dan ‘pengawasan’ Pemerintah,” tegasnya.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” lanjut Mulyanto.
Di matanya, saat ini pemerintah seakan tidak memiliki wibawa di hadapan PT GNI. Ia mengingatkan, pemerintah memiliki sifat yang mengikat dan memaksa kepada siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
“(Pemerintah harus dapat) memastikan bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Mulyanto.
Diketahui, sebuah bentrokan telah terjadi di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam (14/1/2023). Dan saat ini polisi sudah menangkap 71 orang dan menetapkan 17 di antaranya sebagai tersangka.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)