Market

Harga Beras Bikin Cemas, Bapanas Ingatkan 4 Provinsi Ini

Menjelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah memperkuat persediaan bahan pangan di pasar-pasar.

“Mumpung kita masih ada waktu menjelang Nataru tahun ini, tolong dipastikan distribusi stok pangan dapat selesai tepat waktu. Kalau stoknya punya masa simpan lama yang panjang tidak ada masalah, terus di stok saja. Tapi kalau misalnya cabai yang tidak tahan lama, itu perlu diperhatikan,” ujar Arief dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Rabu (29/11/2023).

“Kalau kita bisa amankan stok dari Pasar Jaya plus Tanah Tinggi plus Cibitung plus Johar, itu kita bisa aman. Ini penting karena jika stok di pulau Jawa aman, secara nasional juga bisa aman. Tentunya ini sebagai upaya kita mengendalikan inflasi dan harga pangan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Asal tahu saja, inflasi per Oktober 2023 tercatat 2,56 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu naik ketimbang September yang berada di level 2,28 persen. Sementara inflasi di DKI Jakarta mencapai 2,08 persen (yoy), masih di bawah rata-rata inflasi nasional.

Begitu pula, inflasi di Banten masih di bawah rata-rata nasional, yakni 2,35 persen. Sementara Jawa Barat, inflasinya 2,58 persen. Dari tiga provinsi itu, penyumbang inflasi terbesar adalah harga beras.

“Kita perlu dorong dan dukung produksi beras dalam negeri. Ini karena kalau areal tanam di bawah 1 juta hektar, kita bisa alami defisit. Kebutuhan konsumsi beras nasional tiap bulan perlu sekitar 2,5 juta ton. Untuk itu, mari kita hand in hand dukung Kementerian teknis wujudkan itu,” ungkap Arief.

“Kalau di Jakarta memang lebih banyak menahan dan menjaga inflasi, namun di daerah lain, perlu juga untuk menjaga harga di tingkat petani, terutama beras. NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) saat ini merupakan yang tertinggi, tapi sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di hilir juga harus dikendalikan harga di masyarakat,” sambungnya.

 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button