Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui alasan pemerintah besar-besaran menggelontorkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Fokus utama pemerintah adalah demi terciptanya interkoneksi logistik walaupun utang mencekik.
“Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik, ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan,” kata Menteri Etho, sapaan Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/6/2023).
“Ini yang kadang-kadang dipersepsikan kenapa pemerintah membangun infrastruktur dengan modal pembiayaan yang besar. Apakah benar arahnya? Benar,” lanjutnya.
Erick mengatakan percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan negara yang ekonominya maju karena pembangunan infrastruktur.
Salah satunya Korea Selatan. Pada 1950-an, kata Erick, negara tersebut menghabiskan 50 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga mereka bisa menjadi negara maju. Kemudian juga China serta Uni Emirat Arab.
Menteri Etho yakin ke depan akan berdampak positif dengan terciptanya ekosistem logistik yang baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih pesat lagi.
“Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yang menjadi kunci karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara besar,” kata Erick.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun. Dari mana sumbernya, yang dipaksa menanggung tidak lain adalah BUMN dan pihak swasta. Pembagiannya, sektor swasta dan BUMN akan menanggung 42 persen dari total dana atau sekitar Rp2.707 triliun.
Sementara sisanya sebesar 21 persen atau Rp1.353 triliun akan dipenuhi lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk skema ini merupakan alternatif prioritas untuk proyek infrastruktur yang layak secara keuangan, sehingga menarik bagi investor. Sumber alternatif pembiayaan infrastruktur lainnya adalah hak pengusahaan terbatas, penugasan BUMN, dan blended financing.
Dampak negatifnya saat ini sudah mulai kelihatan. BUMN Karya mulai ngos-ngosan dan harus meminta restu ke DPR untuk mencairkan PMN. Belum lagi bank BUMN yang harus menerbitkan surat utang untuk melancarkan kredit ke BUMN Karya. Akhirnya banyak pihak terpaksa harus menanggung utang demi proyek membangun koneksi logistik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)