Di penghujung pemerintahan, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menorehkan prestasi. Nilai transaksi ekonomi (NTE) kelompok tani hutan Jatim tertinggi di level nasional, periode 2023. Nilainya Rp170 miliar dan nasional Rp544 miliar.
“Capaian realtime ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan NTE KTH tertinggi secara nasional. Meskipun capaian ini, masih terus bergerak secara realtime. Saya sangat optimistis nilai transaksi ekonomi Jatim masih dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023, di Ubaya Training Center, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Selasa (28/11/2023).
Ia mengatakan, jumlah Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) setelah ditetapkannya KHDPK oleh Kementerian LHK, capaian perhutanan sosial di Jatim hingga September 2023, sebesar 188,370.98 hektare (ha).
“Angka ini tertinggi secara nasional. Bahkan dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Jawa Tengah sebesar 92,364.09 hektare atau lima kali lebih tinggi dari Jawa Barat sebesar 38,821.75 hektare atau tujuh kali dari Banten dengan total 24.482,82 hektare serta 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 hektare,” ujarnya.
Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial dimana hingga September 2023. Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 kepala keluarga (KK) sementara Jateng 23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK, dan Yogyakarta 5.005 KK.
“Di Jawa Timur sudah ada 380 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfaatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektar. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, KUPS-KUPS yang telah terbentuk tersebut merupakan startup yang perlu didukung dalam pengembangan usahanya untuk bisa berorientasi ekspor. Di Jawa Timur telah ada 2 KUPS yang berkelas KUPS platinum, artinya KUPS ini berorientasi ekspor atau sudah punya pasar internasional, yaitu KUPS Talas dan KUPS Pisang LMDH Wono Lestari di Lumajang.
“Sementara untuk gold telah terbentuk 34 KUPS, silver 369 KUPS dan blue sebanyak 360 KUPS,” katanya pula.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, KUPS, KTH dan LMDH sebagai kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, memiliki peran yang sangat penting.
Kelompok petani hutan, kata Khofifah, memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Tak hanya itu saja, merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan.
“Hutan sosial harus terus kami maksimalkan. Dengan adanya kelompok-kelompok ini baik Kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Tani Hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun memanfaatkan jasa lingkungannya,” ujarnya lagi.
Melihat peran dan fungsi mereka yang sangat penting, menurut Gubernur Khofifah, perlu adanya pendampingan dan fasilitas untuk kelompok tani khususnya pada skala usaha yang memadai.
“Jadi harus terus didorong dan didukung aspek usahanya, sehingga perlu adanya pendampingan, integrasi dan kolaborasi baik antarkementerian atau lembaga terkait di pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota,” katanya pula.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)