Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara kasus buronan Harun Masiku.
“Hasto jika ada kaitannya dengan perkaranya bisa dipanggil dan dimintai keterangan,” kata Abdul Fickar saat dihubungi Inilah.com, Jumat (5/1/2024).
Nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat disebut dalam surat dakwaan kader PDIP Saeful Bahri, disebutkan bahwa Hasto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk menyurati KPU agar menunjuk Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.
Saeful Bahri diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan juga pernah berjanji membuka dugaan keterlibatan Hasto.
Informasi yang berkembang kala itu menyebut bahwa Hasto diduga memberikan Rp 400 juta kepada Saeful melalui Donny Tri Istiqomah. Selain itu, Saeful diduga juga melaporkan ke Hasto saat menerima uang suap untuk Wahyu dari Harun.
Fickar mengatakan, selain Hasto, KPK juga harus memeriksa mantan Ketuanya, Firl Bahuri, terkait adanya dugaan kongkalikong dengan PDIP dalam persembunyian tersangka dugaan pemberian suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI tahun periode 2019-2024 itu.
“Ya semua pihak yang berkaitan dengan perkara siapapun dia,” tandasnya.
Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, mencurigai telah terjadi lobi perkara rasuah antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP, terkait kasus suap yang melibatkan kader banteng, Harun Masiku.
Castro menilai KPK selama tiga tahun terakhir, tidak serius mencari keberadaan Harun selaku tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024.
“Kemungkinan itu sangat besar (lobi perkara rasuah antara Firli dan PDIP), mengingat KPK sendiri tidak pernah serius mencari Harun Masiku,” kata Castro saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, Senin (30/10/2023).
Senada Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya menilai KPK tidak menunjukkan sikap nyata untuk menangkap kader partai banteng moncong putih itu.
“Hal ini mengkonfirmasi dugaan publik bahwa KPK memang berada dalam posisi untuk melindungi Harun Masiku,” ungkapnya.
Diky menduga bahwa KPK lebih memilih menjatuhkan muruahnya demi melindungi partai raksasa ini. “Dugaan kami, KPK ingin melindungi elit partai tersebut,” ungkap Diky.
Sementara itu, Hasto membantah adanya kongkalikong antara partai banteng moncong putih itu dengan KPK terkait pengamanan perkara rasuah Harun Masiku.
Dalihnya, beberapa kader nomor urut 3 tersebut pernah terseret kasus korupsi diringkus KPK. “Kalau kita ada kongkalingkong kami ga ada kasus korupsi. Kami ada kena,” ujar Hasto kepada Inilah.com, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (2/11/2023).
Menurut Hasto, korupsi merupakan penyakit bangsa yang harus diberantas serta harus diperangi bersama. “Semuanya jadi hukum harus ditegakkan semuanya tanpa harus pandang bulu,” kata dia menegaskan
Beri Komentar (menggunakan Facebook)