Pj Kepala Daerah
- News
ICW Sebut Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Kemendagri Mencederai Demokrasi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia menilai pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencederai…
Selengkapnya » - News
Ombudsman Sebut Pj Kepala Daerah Maladministrasi, tapi Sekjennya Jadi Pj Gubernur Babel
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia membeberkan fakta menarik terkait kinerja lembaga pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI, yang dinilainya…
Selengkapnya » - News
Pj Kepala Daerah Jangan Terlalu Lama Menjabat, Pilkada Serentak Tak Boleh Ditunda
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyebut jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ditunda, maka akan berpengaruh pada…
Selengkapnya » - News
Dinilai Langgar Konstitusi, Mendagri Didesak Cabut Peraturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencabut Peraturan Mendagri Nomor 4/2023…
Selengkapnya » - News
ICW Desak Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi yang Diduga Libatkan Pj Kepala Daerah
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari Rachman menegaskan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) Riau mesti mengusut tuntas…
Selengkapnya » - News
Tito Karnavian: Penjabat Kepala Daerah yang tak Bisa Kendalikan Inflasi “Out” Saja
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi.…
Selengkapnya » - News
Berpotensi Ganggu Pemilu, Penunjukan 272 Pj Kepala Daerah Dikritik
Penunjukan 272 Penjabat (Pj) Kepala Daerah jelang Pemilu 2024 dinilai mengundang prahara. Di samping melanggar kontitusi akibat tidak melalui mekanisme…
Selengkapnya » - News
Tolak 88 Pj Kepala Daerah, Cucu Bung Hatta Gugat Jokowi
Pelantikan 88 Penjabat (Pj) kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia, memancing rasa keberatan dari Gustika Fardani Jusuf, cucu Wakil…
Selengkapnya » - News
Kewenangan Memutasi ASN Bikin Puluhan Penjabat Kepala Daerah Resah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan tentang Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ mengenai kewenangan penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt),…
Selengkapnya » - News
SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Pecat PNS Bikin Gaduh, Menteri Tito Harus Klarifikasi
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklarifikasi Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ…
Selengkapnya »