Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim dari data terakhir, tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju nol persen.
BPS mengelompokkan dalam katergori pulau besar di Indonesia. Dari rekam data setiap pulau terdapat beberapa provinsi yang tingkat kemiskinan ekstremnya mendekati target 2024.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hal tersebut, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Sumatra adalah Provinsi Sumatra Selatan, di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Timur, di kawasan Jawa adalah DIY, di wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Barat, di wilayah Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua, dan di wilayah Bali dan Nusatenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Amalia
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Wapres Ma’ruf menyebutkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE.
Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.
Ia menilai pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah menjaga tren penurunan tersebut hingga target kemiskinan ekstrem nol persen dapat dicapai. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kinerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)