presidential threshold
- News
Cegah Keterbelahan Publik, MK Harus Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai perlu mengabulkan gugatan uji materi Pasal 222 Undang Undang (UU) No 7 tahun 2017 tentang Pemilu…
Selengkapnya » - News
PKS Ketuk Hati Hakim MK Terkait Gugatan Syarat Pencalonan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengetuk hati hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan gugatan tentang Presidential Threshold (PT) atau ambang batas…
Selengkapnya » - News
Gugat Presidential Threshold, Presiden dan Sekjen PKS Turun Langsung Datangi MK
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan gugatan uji materi Presidential Threshold (PT) ambang batas pencalonan Presiden dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017…
Selengkapnya » - News
Presidential Threshold Picu Masalah, Jokowi Belum Terlambat Terbitkan Perppu Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu guna menghapus presidential threshold (PT) Sebab, PT atau…
Selengkapnya » - News
Pekan Depan, PKS Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan sejumlah dalil dan pertimbangan terkait pengajuan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang presidential…
Selengkapnya » - News
Foto: Aksi Teatrikal MK ‘Bukan Mahkamah Kasur’
Seniman menggelar aksi di depan gedung MK. Sejumlah seniman dari Kelompok Teater Sejahtera menggelar aksi teaterikal di depan Gedung Mahkamah…
Selengkapnya » - News
Jelang Putusan MK, La Nyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan memutus gugatan presidential threshold (PT) 20 persen pada Kamis (24/2/2022) besok, yang putusannya akan dibacakan…
Selengkapnya » - News
Perludem Desak Pemerintah Hapus Presidential Threshold daripada Pangkas Durasi Kampanye
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem desak pemerintah hapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Daripada, memangkas durasi…
Selengkapnya » - News
Presidential Threshold 0 Persen Menguntungkan Rakyat, MK Harus Akomodir
Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mengakomodir keinginan rakyat agar aturan presidential threshold (PT) menjadi 0 persen. Mengingat banyaknya pengajuan uji materi…
Selengkapnya » - News
Wahdah Islamiyah Minta Pemerintah Koreksi Presidential Threshold
Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang digelar 19-22 Desember 2021 membahas beberapa…
Selengkapnya »