Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi tambang yang menjadi prioritas saat ini.
Ia mengakui saat ini pemerintah memang tengah memprioritaskan investasi di sektor hilirisasi yang berorientasi pada energi hijau dan industri hijau yang padat teknologi. Hal itu pun menciptakan konsekuensi turunnya jumlah lapangan pekerjaan karena automatisasi.
“Yang namanya hilirisasi itu pasti padat teknologi. Dan ini cara untuk bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Konsekuensinya, pasti tidak banyak atau tidak maksimal dengan karyawan. Ini antara pilihan, kita maju padat karya tapi lambat kita maju atau kita pakai teknologi untuk cepat kita maju,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Namun, Bahlil menegaskan, pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di sektor-sektor prioritas tersebut.
Misalnya, ia memberi contoh, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur di mana Bahlil meminta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas untuk menggunakan tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan smelter.
“Contoh, katakanlah Freeport, mereka bangun investasi 2,8 miliar dolar AS di Gresik. Ada bagian pekerjaan konstruksinya yang bisa dilakukan oleh manusia dengan tanpa mengurangi kualitas dan schedule (jadwal), saya minta kepada Pak Tony dengan kontraktornya untuk bisa memakai tenaga kerja, jangan memakai peralatan. Ini dalam rangka kebijakan negara juga untuk memperhatikan betul padat karya,” katanya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga menuturkan meski fokus di sektor hilirisasi, tidak berarti pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
“Tujuan investasi memang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau gaya kita masih gaya 80-an, bagaimana kita mau maju. Tapi bukan berarti kita abaikan mereka karena padat karya ini penting untuk menciptakan lapangan kerja yang masif,” katanya.
Contoh lainnya, pemerintah juga tetap fokus untuk mendukung sektor UMKM yang ternyata mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 7 juta orang.
Data Kementerian Investasi mencatat bahwa Online Single Submission (OSS) telah berhasil menerbitkan 1,8 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil dengan investasi sebesar Rp318,6 triliun dan menyerap 7,6 juta orang pekerja.
“Jadi kami di pemerintah urus yang besar, urus yang menengah dan urus yang kecil-kecil juga, tujuannya satu, bagaimana Indonesia lebih kuat,” kata Bahlil.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)