Grup WhatsApp awak media ramai dengan broadcast sebuah pesan yang narasinya menceritakan perihal publik yang tak mengetahui wacana penundaan Pemilu 2024. Begitu juga dengan masa perpanjangan periode kekuasaan presiden.
Salah satu poin dalam cerita tersebut, soal Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang sedang berupaya melobi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. LBP berupaya agar Megawati mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Sebelumnya, Mega telah menyatakan penolakan.
Dalam isi pesan itu, LBP disebut-sebut menghubungi Chairul Tanjung (CT), pemilik Trans Media sekaligus pemegang lisensi jaringan CNBC Indonesia. Tujuannya, agar CNBC Indonesia memberikan gelar penghargaan kepada Megawati selaku tokoh nasional yang berjasa dalam bidang pemulihan ekonomi 1998.
“Ketidakhadiran PDIP di Hotel Mulya menunjukan sikap penolakan politik, LBP menghubungi Chairul Tanjung selaku owner Trans Media selaku pemegang lisensi jaringan CNBC Indonesia untuk memberikan gelar penghargaan kepada Megawati selaku tokoh nasional yang berjasa dalam bidang pemulihan ekonomi 1998,” tulis salah satu poin pesan broadcast yang dilihat Inilah.com, Senin (14/3/2022).
Inilah.com lantas mengkonfirmasi soal broadcast pesan yang mengaitkan nama LBP itu ke jurubicaranya, Jodi Mahardi lewat pesan WhatsApp. Namun Jodi belum memberikan jawaban mengenai perihal tersebut.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai apabila benar mengenai isi pesan WhatsApp itu, maka langkah LBP bakal sia-sia. Pasalnya Megawati tidak bakal memenuhi hasrat politik penundaan pemilu.
“Mega gak bisa diatur sama LBP kalau yang lain LBP bisa atur. Mega komitmen soal konstitusi,” kata Jerry kepada Inilah.com.
Jerry kembali menekankan bahwa jurus LBP menakluknan Megawati tidak bakal mempan. PDIP sejatinya ingin menggandeng Prabowo Subianto-Puan Maharani sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden 2024.
“Ya kalau pesan itu benar maka ini kan ada upaya merayu Mega, tapi bakal gagal. Soalnya asmara politik PDIP itu kan Puan-Prabowo,” ucapnya.
Isi Narasi Broadcast Pesan WhatsApp
Berikut isi narasi broadcast pesan WhatsApp yang Inilah.com terima mengenai hal yang tak publik ketahui. Khususnya terkait wacana penundaan pemilu dan masa perpanjangan presiden.
1-4 Maret :
Menkoinves LBP berkunjung ke China dan negara timur tengah mengundang para investor untuk membangun proyek IKN.
6 Maret :
KPK menduga ada proyek bagi-bagi lahan di IKN.
6 Maret :
3 ketua umum parpol mendatangi LBP di Hotel Mulia Senayan, mereka diminta untuk menggulirkan wacana pemilu ditunda menjadi 2027 di depan pers. Dalam kesempatan itu Partai Nasdem, PPP dan PDIP tidak bersedia hadir.
8 Maret :
Diam-diam Prabowo mendatangi kediaman ketua umum PDIP Megawati. Dalam kesempatan itu Prabowo meminta PDIP dan Gerindra berkoalisi menolak wacana pemilu ditunda dan masa perpanjangan presiden karena hal itu tidak dibenarkan oleh konstitusi.
9 Maret :
LBP memanggil 6 lembaga survei untuk menggiring opini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.
10 Maret :
KSP Moeldoko, bertemu ketua MPR Bambang Soesatyo meminta dukungan parlemen untuk mengamandemen UUD 45 terkait pasal masa jabatan presiden. Moeldoko mengklaim usul tersebut karena sudah mendapatkan dukungan sebagian besar fraksi di DPR.
10 Maret :
Pakar hukum tata negara Yusril Mahendra mengingatkan wacana penundaan pemilu dapat menciptakan chaos politik di masyarakat.
11 Maret :
Ketidakhadiran PDIP di Hotel Mulya menunjukan sikap penolakan politik, LBP menghubungi Chairil Tanjung selaku owner Trans Media selaku pemegang lisensi jaringan CNBC Indonesia untuk memberikan gelar penghargaan kepada Megawati, selaku tokoh nasional yang berjasa dalam bidang pemulihan ekonomi 1998.
12 Maret :
SoftBank asal Jepang menarik diri sebagai investor di proyek IKN, menyusul Dubai dan Qatar. LBP makin panik, dia meminta investor lokal untuk turut mengambil bagian (sebelumnya LBP menolak investor lokal).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)