Indeks persepsi korupsi turun sebanyak empat poin, dari 38 ke angka 34. Anggota komisi III DPR, Wayan Sudirta menegaskan bahwa penurunan ini bukan sepenuhnya beban dan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya berbeda pendapat kalau misalnya persoalan korupsi dan penurunannya ini dibebankan kepada Jokowi semata, itu tidak fair,” kata Wayan saat diskusi ‘Persepsi Korupsi Melorot’ , di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/2/2023).
Menurutnya, urusan pemberantasan korupsi bukan tanggung Jokowi seorang, melainkan melibatkan banyak pihak. Di antaranya, kepolisian, KPK, LSM, bahkan sampai DPR. “Semua harus bersama-sama, jangan saling tuding, saling melempar tanggung jawab,” paparnya.
Ia pun menyarankan kepada para pengkritik, baik lembaga atau perseorangan, untuk duduk bersama membuat hukum acara pidana yang baik dengan mendatangi DPR.
“Saya mengimbau kepada adik-adik, ketika ada pembahasan yang di undang-undang lebih rajin mendatangi DPR, agar argumen yang dikumpulkan menyatu seluruhnya di DPR,” imbuh Wayan.
Dengan demikian, sambung dia, bisa tercipta produk politik dan produk hukum yang dihasilkan dari diskusi bersama tersebut sebagi bentuk sinergi berbagai pihak.
“Yang namanya produk DPR, jangan lebih menyanjung atau lebih mengkritik, secara proporsional saja. Karena faktanya produk DPR Bersama pemerintah adalah hasil masukan dari berbagai macam pihak,” tandasnya.
Diketahui, Indonesia mengalami penurunan drastis skor Indeks Persepsi Korupsi selama 10 tahun terakhir, di mana indonesia masuk dalam bagian sepertiga negara paling korup di dunia. 2021 Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara, 2022 Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)