Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyatakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi sebuah kewajiban.
“Ya memang wajib, karena kita harus menghitung inflasi dan menghitung pertumbuhan (ekonomi),” jelas Said di Gedung DPR Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Kalau tidak, bagaimana ASN kita bisa melayani rakyat, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kalau pendapatannya masih cekak. Kan kasihan juga,” tambah dia.
Said juga tak merasa khawatir jika kebijakan ini justru akan membuat publik berpikir bahwa hal ini terjadi di tahun politik.
“Ketika tahun politik, tahun politik. Ketika sebelum tahun politik, kenapa tidak digugat juga,” imbuh dia.
Oleh karena itu, dirinya menilai kebijakan ini tidak bisa hanya ditafsirkan ke arah politik saja. “Enggak (bisa),” tutup Said.
Kabar kenaikan gaji ASN tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di DPR, Rabu pagi.
Dalam rencana kenaikan tersebut, untuk aparatur sipil negara (ASN) saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di DPR RI, yakni menaikkan gaji hingga 8 persen.
Tak hanya ASN atau TNI, Polri yang masih aktif, kalangan pensiunan juga kebagian berkajh. Mereka bakal menikmati kenaikan tunjangan pensiun sebesar 12 persen.
Sementara, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp52 triliun untuk rencana kenaikan tersebut. Untuk ASN pusat anggaranya Rp 9,4 triliun.
Untuk kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen itu, pihaknya menganggarkan Rp 17 triliun. Sedangkan ASN daerah dia menganggarkan sebesar Rp 25 triliun.
Sedangkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, ada 4,25 juta pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia hingga 31 Desember 2022. Adapun perempuan mendominasi jumlah ASN, baik dari pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
ASN perempuan di Indonesia sebanyak 2,31 juta orang (54%). Di sisi lain, jumlah ASN laki-laki sebanyak 1,93 juta orang (46%).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)