Isu Presiden Jokowi mendorong masa jabatan presiden jadi 3 periode, digulirkan kader PDIP, Adian Napitupulu, bikin tensi politik tambah panas. Belakangan informasi itu banyak dibantah.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali, misalnya, mengaku tidak pernah mendengar Presiden Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode. Yang ada, Jokowi justru dibuat malu dengan isu yang muncul sejak 2019.
Ahmad Ali ingat, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, sangat menampar wajahnya (mempermalukan).
“Saat itu, saya masih Ketua Fraksi (DPR) dan Waketum Partai NasDem, sampai hari ini, enggak pernah dengar itu. Saya ingat betul, kader NasDem yang menggulirkan itu pada 2019. Langsung ditepis (Jokowi). Kalau dari saya, enggak pernah mendengarkan,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Kata Ahmad Ali, respons Jokowi cukup lugas, menolak wacana presiden 3 periode. “Mungkin beliau sadar, ini produk reformasi. Mungkin ada partai yang menawar-nawarkan, cari muka. Padahal saya sudah punya muka, menampar muka saya, itu pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu 3 periode itu,” kata Ahmad Ali.
Setelah redup pada 2019, isu itu muncul lagi pada 2022. Ali menilai isu itu hanya digaungkan oleh pihak yang mencari perhatian, padahal di satu sisi Jokowi sudah membantah. Ali mengatakan, jika Jokowi mau, bisa saja 3 periode terealisasi.
“Kemudian itu meredup dan 2022 muncul lagi, diinisiasi salah satunya Bahlil kalau tidak salah, jadi peristiwa 2019 terulang lagi, sehingga saya menilai itu bentuk upaya orang tertentu untuk cari perhatian ke Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi mau, itu tidak terlalu sulit menurut saya,” ujarnya.
Ali menyayangkan isu itu kini kembali muncul dan membuat suasana politik jadi tegang. Menurutnya, dalam tahun politik, semestinya disajikan narasi yang bersahabat.
“Saya menyayangkan betul situasi politik yang–tanda kutip–menegang, seharusnya kita menyajikan diksi-diksi atau narasi yang lebih bersahabat, lebih merangkul, lebih membesarkan jiwa, tidak perlu saling menyudutkan, apalagi peristiwa itu sudah lama dan disayangkan kenapa tiba-tiba hari ini muncul,” ujarnya.
Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali meletupkan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masalah ini mencuat pasca lahirnya pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.
Dari fenomena politik ini, jelas bermakna hubungan sang petugas partai (Jokowi) dengan Megawati, sedang ‘tidak baik-baik saja’. Intinya, Jokowi kecewa, sehingga mendorong anaknya yang kader PDIP, berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024.
Tanpa tedeng aling-aling, Adian menyebut persoalan Jokowi dengan PDI-P ini, ada kaitannya dengan keputsan Megawati menolak permintaan Jokowi akan masa jabatan presiden 3 periode.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Selain itu, PDI-P juga ingin menjaga konstitusi karena hal itu terkait dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun, ikut menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Dia meyakinkan isu itu benar adanya. Bahkan, merupakan permintaan dari ‘Pak Lurah’.
“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto setelah menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
“Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” lanjut Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)