Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz menyatakan bahwa dirinya kurang tahu, apakah tunjangan kinerja (tukin) yang dimiliki pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup atau belum.
Ia juga heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan segera mencairkan tukin KPU di 2024 nanti. Dan kabarnya akan ada kenaikkan.
“Nah tetapi yang pasti adalah sebelum kita bicara tukin, lagi-lagi sebetulnya bagaimana performa KPU. Artinya performa KPU ini, ya kita lihat di beberapa aspek dalam konteks manajamen pemilu seperti itu,” jelas Kahfi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/12/2023).
Ia pun menyinggung, berdasarkan kasus yang terbaru saja, KPU telah melakukan kesalahan berkaitan dengan distribusi surat suara di Taipei, Taiwan. Tentu hal ini harusnya jadi bahan pertimbangan soal patut atau tidak tunjangan tersebut dinaikkan.
“Dan itu saya kira potensial terjadi bukan hanya di Taiwan sebetulnya, tetapi mungkin di negara lainnya. Jadi sebelum kemudian bicara soal tukin, saya kira performanya dulu yang harus ditingkatkan,” tegasnya.
“Sehingga kita bisa mendapati satu manajemen pemilu, manajemen penyelenggaraan pemilu yang memang profesional,” pungkas Kahfi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi sambutan di acara Rapat Konsolidasi Nasional KPU, sempat menyebut bahwa dirinya ditagih mengenai tunjangan kinerja (tukin) bagi anggota KPU oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. “Tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Pak Ketua KPU, ‘pak tukinnya gimana?’, ucap Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).
Jokowi mengungkapkan, wacana kebijakan kenaikan tukin ASN KPU kini sedang ditangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Saya belum tanda tangan. Kemudian tadi saya langsung cek ke Mensesneg, ini posisinya (dokumen tukin) masih berada di mana? Ternyata posisinya masih berada di Menpan (RB),” sambungnya.
Jokowi mengaku akan segera mencairkan tukin ini, dengan alasan agar tahapan pemilu tak terganggu. “Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat hingga daerah harus siap. Siap menjalankan Pemilu jujur dan adil yang dipercaya oleh rakyat. Dan Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)