Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan berpendapat bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tentu tujuannya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Hal ini ia sampaikan terkait isu PSN di Pulau Rempang yang sedang jadi buah bibir sekarang ini.
Akan tetapi, ia tidak setuju jika proposal pengajuan sebuah PSN ada di tangan dunia usaha, sedangkan pemerintah hanya memberi stempel. Cara seperti ini, menurutnya, hanya akan menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Idenya untuk mempercepat itu fine, karena itu lah kita mengharapkan untuk meraih kesejahteraan lebih cepat. Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi bukan di tangan dunia usaha,” ucap Anies di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (19/9/2023).
Selain itu, Anies menyatakan dalam penentuannya juga harus melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, selama ini justru tak tahu mana proyek yang masuk dalam PSN, dan mana yang tidak masuk PSN.
“Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN, bisa dipertanggungjawabkan sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk di dalam kategori PSN,” kata dia.
Ia pun mencoba menjelaskan proses teknokrasi yang ia maksud, yakni ketika negara mempunyai RPJP, RPJMN, maka negara kemudian menjelaskan proyek ini jangka panjang. “Kita membangun A, B, C, D, F, G, itu teknokrasi. Tapi kalau non teknokrasi, begini saya berkeinginan untuk investasi di sini, sebagai pengusaha. Lalu kemudian saya kemudian menawarkan gagasan ini kepada kementerian A, B, C, D lalu jadilah dia PSN, ini namanya profit center, penentuannya bukan kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Jika dirinya terpilih nanti sebagai presiden, maka Anies akan melihat ulang kembali daftar PSN, termasuk IKN atau tidak, ia hanya menyebut bahwa PSN bukan selera presiden maupun menteri. “Dibuka kepada publik, diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik, maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan,” kata Anies.
“Tapi program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pasti publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Jadi bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga empat, bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalah libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik,” tutur dia menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)