Sejumlah petani dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau ketar-ketir dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO serta turunannya. Banyak yang bersiap gulung tikar.
Kekhawatiran sama diungkapkan Gubernur Riau Syamsuar, mengingat Riau adalah penghasil sawit terbesar. Ia mengatakan bahwa beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau sudah mengeluhkan turunnya harga sawit akibat kebijakan larangan ekspor minyak goreng itu.
“Perlu kami sampaikan, setelah adanya kebijakan berkenaan dengan tidak boleh ekspor minyak goreng, tadi sudah dua daerah penghasil sawit yang melaporkan yaitu Rohil dan Inhu,” kata Gubernur Syamsuar dalam rapat persiapan mudik dan Idul Fitri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati/walikota se-Riau di Balai Serindit, Pekanbaru, dikutip Selasa (26/4/2022).
Gubernur Syamsuar mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia dapat di beberapa daerah telah terjadi antrean panjang truk pengangkut sawit karena pabrik kelapa sawit melakukan penyesuaian daya tampung berkaitan dengan kebijakan tersebut.
“Karena kalau buah banyak, PKS (pabrik kelapa sawit) tidak bisa menerima karena tidak sesuai kapasitas penampungan. Sebab ekspor tidak jalan. Tapi kita lihat perkembangan, mudahan-madahan aman,” jelasnya.
Gubernur Syamsuar merasa galau jika hal itu dibiarkan, maka semakin banyak pabrik kelapa sawit (PKS) terpaksa tutup. “Jadi kejadian seperti ini merupakan dampak dari kebijakan dengan tidak boleh ekspor (minyak goreng). Makanya kami terus mencermati, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda, Danrem 031 Wirabima, Kabinda untuk memantau perkembangan dalam satu-dua hari ini,” ujarnya.
“Supaya (pemantauan) ini nanti bisa menjadi bahan laporan kita ke Jakarta. Apalagi sekarang orang mau menyambut lebaran, orang butuh uang, mudahan-madahan tidak terjadi hal-hal yang tak kita harapkan,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)