Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya isu politik identitas di Pilpres 2024 bukan sebuah topik yang penting. Sebab tantangan Indonesia jelang pemilu adalah masalah ekonomi.
“Kita berbicara problem (masalah) pokok kita. Kemiskinan, lapangan kerja, indeks rasio gini bagaimana. Ini nggak ada yang berbicara ini seolah-olah semua menunggu endorsement presiden seolah-olah semuanya masalahnya hanya (politik) identitas,” kata Willy dalam acara diskusi publik di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Dia menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tak serius terhadap masalah yang selalu menggeluti masyarakat. Sebab sebanyak 78 persen kemiskinan menjadi masalah di negara ini, namun ia menganggap masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan persoalan ini.
“78 persen problem kemiskinan di negara ini, nggak ada yang berteriak bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Indonesia ini,” tuturnya.
Selain itu, ia menambahkan, masalah politik identitas merupakan reaksi atau respon dari banalitas politik uang. Artinya masyarakat menganggap politik uang sebagai situasi yang sudah biasa terjadi.
“Politik Identitas adalah reaksi respon terhadap banalitas politik uang,” ungkapnya.
“Banalitas politik uang tidak ada yang mengalahkan. Orang secemerlang apapun lewat dengan orang ‘wani piro wani piro’,” ujar Willy, menambahkan.
Lebih lanjut Willy mengajak seluruh peserta diskusi untuk bersama-sama memerangi korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, menurutnya, kekuasaan presiden yang merupakan petugas partai, bukan pelayan rakyat, menjadikan menambah rusak dan segmented negara ini.
“Kalau dia benar-benar soekarnois, harusnya loyalitas saya ke partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Itu tipe-tipenya Soekarno. Jangan sesat pikir. Tambah rusak, tambah segmented republik ini,” kata Willy.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)