Ketua Dewan Pakar Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, PP No 12 Tahun 2023 yang memberikan HGU hingga 190 tahun, serta HGB dan Hak Pakai (HP) hingga 160 tahun kepada investor IKN Nusantara, hanya menguntungkan oligarki. Lupakan jargon IKN Nusantara lebih manusiawi ketimbang ibu kota negara lama, DKI Jakarta.
“IKN Nusantara ini akan 3 kali lebih tidak manusiawi ketimbang DKI Jakarta. Kan salah satu alasan ibu kota negara pindah dari DKI ke Kaltim, agar lebih manusiawi. Saya kira, itu enggak akan terjadi. Melihat PP No 12 Tahun 2023 begitu jor-joran,” kata Iwan kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Kata dia, beleid yang begitu ‘memanjakan’ investor di IKN Nusantara ini, merupakan upaya Jokowi agar investasi ramai masuk. Karena, banyak investor yang hengkang. Diawali dengan SoftBank yang mundur dari IKN Nusantara pada Maret 2022. Demikian pula investor asal AS dan Arab Saudi, ikutan mundur teratur.
“Memang sepertinya pemerintah saat ini mengobral HGU, HGB dan HP demi masuknya investasi ke IKN Nusantara. Sejak awal hingga saat ini, investor sepi-sepi saja. Saya kira tidak akan signifikan efeknya,” kata Iwan.
Asal tahu saja, PP No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN Nusantara, memberikan hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun, dan hak guna bangunan (HGB) serta HP hingga 160 tahun. Aturan ini diteken Presiden Jokowi pada Maret 2023.
Iwan menduga, hanya Indonesia yang memberikan konsesi HGU, HGB dan HP hingga hampir 2 abad, alias 200 tahun. “Memang ada informasi yang menyebut HGB di Singapura hingga ratusan tahun, tapi untuk perumahan. Saya kira, kalau untuk rumah rakyat miskin atau taman kota, wajarlah konsesinya lama-lama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menyebut beleid tersebut, lebih buruk ketimbang aturan agraria zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870), hak konsesi perkebunan untuk investor atau perkebunan kolonial, dibatasi 75 tahun.
Di jaman kemerdekaan, Agrarische Wet dicabut digantikan UU Pokok Agraria 1960. Kala itu, pemerintah mendorong pembaharuan usaha pembaruan paradigmatik politik dan hukum agraria secara fundamental.
“PP 12 Tahun 2023 ini, jelas merupakan suatu kemunduran. Isinya lebih buruk jika ketimbang aturan agraria ketika Indonesia masih dijajah Belanda,” kata Dewi.
Dalam pasal 17, kata dia, menyebutkan tanah yang dialokasikan Otoritas Ibu Kota Nusantara kepada pelaku usaha, dapat diberikan hak atas tanah (HAT) berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai. Jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.
Sedangkan pasal 18 mengatur jangka waktu HGU diberikan paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama. Dan, bisa diperpanjang di siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga totalnya sampai 190 tahun.
Jokowi Tawarkan Lahan IKN ke Pengusaha China
Saat bertemu pengusaha di Chengdu, China, Presiden Jokowi menawarkan investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Disiapkan lahan seluas 34.000 hektare (ha). Lahan ini akan didedikasikan khusus bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur,” kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (30/7/2023).
Menurut Jokowi, pengembangan IKN pada tahun ini, akan difokuskan kepada sarana kesehatan, pendidikan dan data center. Tahun depan, pemerintah mulai pindah bertahap ke IKN Nusantara.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyiapkan skema pemindahan ASN, TNI-Polri pada 2024 ke IKN. Setidaknya ada 16.990 orang yang dipindahkan.
Tidak hanya IKN, Jokowi juga berharap investor swasta juga bisa masuk pada proyek prioritas yang tengah didorong pemerintah. Seperti ekosistem kendaraan listrik, hingga energi hijau.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)