Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G sekaligus anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi.
Menurut Fickar, siapa pun yang menjadi tersangka kasus korupsi layak dikenakan pasal TPPU ketika profil keuangannya mencurigakan.
“Sangat tepat jika AQ dibidik dengan TPPU dengan predicate crime-nya (kejahatan asalnya) adalah korupsi,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Keganjilan itu tampak karena adanya perbedaan dengan profil yang biasanya.”Siapa pun, termasuk anggota DPR yang lain, jika profil keuangannya mencurigakan karena berbeda dengan profil yang biasanya, maka bisa dibidik selain dengan TPPU, juga tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Lebih jauh, Fickar berpandangan, bukan hal sukar mengusut aliran TPPU yang dilakukan pejabat. Ini mudah dilacak dari perubahan aset, yang rutin tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Penambahan yang mencolok itu menjadi dasar penetapan tindakannya sebagai TPPU karena jika dibandingkan dengan perolehan gaji resmi sebagai anggota BPK, itu sangat menyolok,” ucapnya.
Bagi Fickar, pendalaman atas asal usul kekayaan ini pun mudah dilakukan sekalipun yang bersangkutan berprofesi sebagai pengusaha.
“Apalagi, jika tidak sesuai bahkan jauh berbeda dengan profil keuangannya yang biasa. Karena itu, jika penambahan itu berasal dari kejahatan, pasti akan terlacak,” terangnya.
Achsanul merupakan tersangka ke-16 kasus dugaan korupsi BTS. Sebab, ia turut menjadi salah satu pihak penerima dana saweran sebesar Rp40 miliar.
Dalam kasus ini, Kejagung menjerat Achsanul dengan Pasal 12 b, Pasal 12 e, atau Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Ia telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)