Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas terkait perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Indonesia. Hal ini disampaikan Haedar merespons banyaknya penolakan dan sulitnya izin warga Muhammadiyah untuk melaksanakan salat Id yang jatuh pada Jumat (21/4/2023) besok.
“Tidak perlu bikin larangan. Nah misalkan. Syukur lebih baik kalau juga silakan gunakan. Hari ini digunakan oleh Muhammadiyah besok digunakan (pihak yang mengikuti pemerintah) tanggal 22. Apakah kalau hari ini digunakan yang besok menyelenggarakan yang besok itu tidak sah? Enggak,” kata Haedar dalam tayangan video yang diterima redaksi, dikutip Kamis (20/4/2023).
Guru Besar Sosiologi ini menegaskan bahwa negara, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota, sepatutnya bersikap adil terhadap seluruh perbedaan pandangan. Jangan sampai menunjukkan sikap yang seolah terjadi standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah kota.
“Tapi kalau berpikirnya tadi ‘ini biasa diselenggarakan oleh kami, kalau hari ini digunakan oleh yang lain, kami memberi ruang (untuk pemahaman yang berbeda)’. Itu masih zaman kuno. Zaman londo berpikir seperti itu,” tegas Haedar.
Soal perbedaan dan toleransi beragama, ia mengutip pidato Presiden pertama Soekarno. Bahwa ‘Negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua’.
“Kalau seperti itu Insya Allah Muhammadiyah itu nyaman sebenarnya, dewasa lah. Dan biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas itu, kami bisa menyelenggarakan di tempat kami, tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” tutur Haedar.
Terkait perbedaan penentuan Idul Fitri, Haedar berharap ke depan dapat diterbitkan kalender Islam secara global, yang bisa dijadikan rujukan dalam penentuan hari raya dan hari besar umat muslim lainnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)