Menteri BUMN, Erick Thohir (Etho) mengaku telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap 4 dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah.
“Yang dapen sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya,” ujar Menteri Etho saat ditemui di Menara BRILian, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Menteri Etho menegaskan, kesepakatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, BPKP dan Kejaksaan terkait proses audit Dapen tersebut bukan sekedar memenjarakan orang, namun lebih memperbaiki sistem yang sudah ada.
Baca Juga:
Rayakan 3 Tahun Implementasi AKHLAK, Menteri Etho Inginkan Jangan Sebatas Slogan
“Kalau dana pensiun tidak diperbaiki, ketika BUMN profitnya naik dari Rp 13 triliun ke Rp 124 triliun ke Rp 125 triliun, dan dividen negara ke Rp 80 triliun, tiba-tiba di kemudian hari pegawai BUMN-nya semuanya sengsara, berdosa enggak,” kata Menteri Etho.
Dia mengungkapkan, untuk memperbaiki perusahaan Dapen ini memerlukan waktu, sehingga antara masalah korupsi dengan miss administrasi tak tercampur. “Penjara harus, karena korupsi. Apalagi mengambil duit orang pensiunan. Tetapi perbaikan sistem juga penting. Kenapa? Karena yang namanya membangun sesuatu mesti ada leadership dan sistem, jadi jalan seiring,” ungkapnya.
Berdasarkan Roadmap Pengembangan Dapen 2023-2027, upaya penyehatan Dapen BUMN dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap entitas yang memiliki kendala keuangan.
Dari hasil audit, sebanyak 65 persen dapen BUMN bermasalah dan terindikasi adanya salah penempatan investasi sebesar Rp9,5 triliun. Kesalahan investasi terjadi akibat perkembangan fluktuasi pasar yang tak menentu dan pengelolaan investasi yang belum optimal.
Terungkap 22 dapen memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100 persen dan empat dapen yang memiliki yeild investasi di bawah 4 persen. Ini di bawah imbal hasil deposito dan SBN yang bisa memperoleh return 5 persen sampai 6 persen.
Pemerintah mengambil beberapa langkah dalam penyehatan Dapen, antara lain meminta Dapen membuat rencana kerja pemenuhan RKD minimal secara bertahap beberapa tahun ke depan dan meminta empat Dapen bermasalah untuk mengkaji lebih lanjut penyebab rendahnya yeild investasinya, kemudian dilakukan langkah optimalisasi.
Salah satu opsi yang saat ini dipertimbangkan yaitu melakukan penggabungan pengelolaan investasi melalui IFG. Dengan penggabungan ini diharapkan investasi bisa lebih terkoordinir, optimalisasi risk-return dan memudahkan Kementerian BUMN memantau pengelolaan investasi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)