PDI Perjuangan kini terlihat rajin mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah mempersoalkan proyek food estate yang dituding merusak lingkungan kini amunisi baru muncul dari partai berlambang kepala banteng itu yakni tentang subsidi mobil listrik. Mulai ‘test drive’ kendaraan oposisi?
Kali ini barisan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik (EV) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diminta memikirkan sektor ekonomi kerakyatan lain.
“Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujar Sihar Sitorus Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, PDIP menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi. Sihar memaparkan perlunya kebijakan pemerintah di 2024 mendatang fokus menjaga tingkat inflasi yang rendah. Selain itu, Jokowi juga diminta melakukan mitigasi transmisi inflasi global ke domestik.
“Pemerintah harus dapat menuntaskan pada tahun terakhir pemerintahan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapat pendidikan, kesehatan, bantuan sosial (bansos), bantuan usaha, bantuan pupuk, listrik rakyat, dan lainnya,” jelas Sihar.
Pandangan PDIP ini senada dengan setidaknya 3 fraksi lainnya. Nasdem misalnya menyampaikan bahwa belanja pemerintah seharusnya diarahkan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. “Kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah justru salah sasaran,” kata Fauzi Amru, Anggota DPR dari Fraksi Nasdem.
Fraksi Partai Nasdem meminta anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp4,2 triliun di 2024 bisa dipangkas, bahkan dialihkan. Dana sebesar itu bertentangan dengan upaya Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan. “Fraksi NasDem menganggap bahwa peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan,” tegas Fauzi.
Sementara Fraksi Demokrat memandang supaya anggaran subsidi mobil listrik tahun depan sebaiknya dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi. “Demokrat mendukung infrastruktur energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Tapi kami memandang subsidi listrik kendaraan pribadi justru kontra-produktif karena seolah-olah subsidi ini ke pengusaha dan masyarakat mampu, bukan rakyat kecil yang tidak butuh uluran pemerintah,” tutur Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran dari sisi belanja negara, sebab tidak berimplikasi pada orang banyak, melainkan hanya segelintir orang. “Lebih baik subsidi mobil listrik diarahkan unjuk subsidi ke transformasi umum yang digunakan sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu pupuk yang selalu makin turun,” ucap Eko Hendro Purnomo, Anggota DPR dari PAN.
Kritikan PDIP terhadap kebijakan subsidi mobil listrik ini sedikit mengagetkan. Jika partai lain mengkritisi kebijakan pemerintah hal itu adalah wajar, apalagi menjelang Pilpres ini koalisi partai pemerintah mulai terbelah. Tetapi jika kemudian yang mengeluarkan kritik adalah PDIP yang jelas-jelas partainya Jokowi tentu akan aneh. Apalagi pandangan kritis ini diungkapkan pada acara bergengsi yakni Sidang Paripurna DPR.
Kritik Food Estate
Sebelumnya, kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi juga meluncur dari elit PDIP lainnya. Sekjen PDIP Hasto Kristanto, tegas tanpa tedeng aling-aling menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik.
Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu. “Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata dia.
Menurutnya, ada sejumlah kesalahan di kebijakan tersebut. Salah satunya cara pembukaan lahan dengan membabat hutan dan menggusur warga. “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” tutur Hasto, Selasa (15/8/2023).
Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Menhan Prabowo terlihat seperti tidak percaya ketika dimintai komentarnya terhadap pernyataan Hasto tersebut. “Oh yang benar?” ungkap Prabowo, singkat saat ditemui usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa lalu (15/8/2023). Prabowo pun tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek Food Estate. Bahkan saat ditemui hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Prabowo hanya senyum.
Fenomena banteng yang mulai berani mengungkit-ungkit kebijakan kepemerintah ini baru muncul dalam satu bulan terakhir ini. Ada yang mengaitkannnya dengan makin tidak harmonisnya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangannya. Ada pula yang menilainya sebagai respons PDIP terhadap cawe-cawe Jokowi terhadap calon presiden dan kedekatannya dengan Prabowo Subianto serta kemungkinan-kemungkinan isu politik lainnya.
Yang jelas kritikan, sindiran atau dari kubu PDIP tampaknya bakal kembali terjadi seiring suhu politik yang semakin memanas jelang Pilpres. Ini mengingatkan istilah yang sangat terkenal yakni di dalam politik tidak ada lawan abadi, di dalam politik juga tidak ada teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan politik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)