Mendekati pemilu 2024, program bagi-bagi atau ‘Sinterklas’ semakin marak. Salah satunya bagi-bagi rice cooker yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengklarifikasi soal klaim pihaknya belum merestui program bagi-bagi rice cooker gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kalau itu (bagi-bagi rice cooker), memang pagu indikatifnya sudah masuk. Sekarang kan masih ada pagu indikatif. semuanya bisa dibicarakan,” jelas Menteri Suharso di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Diakui mantan Ketum PPP itu, program bagi-bagi rice cooker, tetap berpeluang direalisasikan. Hanya saja, perlu pembahasan yang matang, khususnya soal alokasi anggarannya.
“Kan sekarang sudah di pagu alokasi. Di alokasinya mungkin ditolak dan nanti dibicarakan di DPR setelah Presiden (Joko Widodo) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kita bicara di pagu anggaran. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya, masih bisa (program rice cooker gratis berjalan),” imbuhnya.
Awalnya, Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo, mengungkap adanya rencana pembagian rice cooker gratis. Tujuannya untuk mengingkatkan konsumsi listrik per kapita, serta penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Menurut dia, memasak nasi menggunakan rice cooker lebih hemat ketimbang LPG. Setelah dihitung, rice cooker gratis dibagikan sebanyak 680.000 uniat. Harga per unitnya dipatok maksimal Rp500.000.
Sasaran yang disasar adalah keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan golongan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Atau di luar 450 VA dan 900 VA yang divalidasi kepala desa, termasuk pengguna LPG 3 kg.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) ESDM, Jisman P Hutajulu mengatakan, Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa menyetujui program ini, karena belum ada surat rekomendasi dari Komisi VII DPR.
“Kami laporkan bahwa saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) bahwa ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023,” kata Jisman.
Jika sudah direstui, Kementerian ESDM bisa segera mengalokasikan anggaran rice cooker gratis pada 2024. Untuk saat ini, program rice cooker gratis belum masuk dalam rencana anggaran tahun depan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)