Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyebut angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen. Angka ini masih cukup tinggi untuk negeri sebesar Indonesia.
Melihat masih tingginya prevalensi stunting saat ini, kata Suharso, pemerintah perlu kerja keras untuk menurunkannya. Agar bisa memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi stunting bisa diturunkan 3,8 persen per tahun. “Beberapa kali pemerintah daerah, cara ngitung stunting misleading. Bahkan ngapusi (bohong),” kata Menteri Suharso, Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Mantan Ketum PPP ini pun tak membantah adanya gelagat tak baik dari sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam menentukan angka stunting. “Stunting bukan berarti anak sudah lewat 5 tahun itu stuntingnya hilang, kemudian hilang saja di numeriknya, itu kan aneh. Terus masuk populasi bayi baru, terus dihitung lagi. Jadi ada beberapa hal perlu diluruskan,” sambung Menteri Suharso.
Sejatinya tak hanya Menteri Suharso saja yang dibuat kaget dengan angka stunting di daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga pernah dibuat keheranan.
Saat rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Sri Mulyani mempertanyakan subkegiatan stunting di daerah yang jumlahnya mencapai 283 item. Dengan total anggaran Rp77 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, subkegiatan nomor dua termahal dari anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi. Angkanya mencapai Rp240 miliar. Sementara, anggaran untuk makan bayi terlalu kecil, hanya Rp34 triliun.
“Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting,” kata Sri Mulyani, Selasa (14/3/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)